Dasar Hukum Lhkpn

September 03, 2024 Post a Comment

Dasar hukum lhkpn

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan.

Apakah ASN wajib lapor LHKPN?

(1) Pegawai ASN yang berstatus sebagai PNS di Lingkungan ANRI, wajib mengisi dan menyampaikan LHKASN kepada Kepala ANRI melalui Inspektorat. (2) Pegawai ASN merupakan seluruh pegawai selain wajib lapor LHKPN, secara bertahap dan dimulai dari pejabat setingkat pejabat administrator dan pejabat pengawas.

Mengapa perlu adanya LHKPN?

LHKPN berperan sebagai instrumen sosial yang dibentuk oleh hukum dengan tujuan-tujuan tertentu, diantaranya untuk memastikan integritas para calon PN/pengisi jabatan publik; menimbulkan rasa takut di kalangan PN untuk berbuat korupsi; menanamkan sifat kejujuran, keterbukaan, dan tanggungjawab (karakter etis) di

Mengapa ASN diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN?

LHKASN diharapkan dapat bermanfaat sebagai upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pencegahan penyalahgunaan wewenang, bentuk transparansi ASN, dan penguatan integritas ASN.

Pada masa pemerintahan siapa LHKPN itu mulai diberlakukan?

Sejarah. Sejarah singkat tentang lahirnya LHKPN berawal pada masa pemerintahan BJ Habibie. Dalam rangka mengatasi masalah korupsi, presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 1999. Dalam keputusan itu dibahas tentang pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN).

LHKPN dilaporkan kemana?

Penyelenggara Negara wajib menyampaikan perbaikan atau kelengkapan LHKPN ke KPK selama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud angka 6 (enam).

Adakah keharusan bagi setiap pegawai untuk melaporkan jumlah harta kekayaan?

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (“LHKASN”) Di Lingkungan Instansi Pemerintah, seluruh jajaran PNS/ASN juga diwajibkan melaporkan harta kekayaan, secara bertahap dan

Apakah Lhkasn dilaporkan setiap tahun?

Pasal 13 Pemantauan LHKPN dan LHKASN Badan dilakukan oleh Inspektorat melalui APIP Badan yang bertugas sebagai Pemantau LHKPN dan Pemantau LHKASN. e. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan dan Komisi.

Kapan batas waktu terakhir pelaporan Lhkasn tahunan?

“Bagi Pegawai yang belum melaporkan LHKPN, LHKASN dan SPT tahunan untuk segera melaporkan paling lambat tanggal 31 Maret 2022, dan jangan lupa untuk mengisi jurnal harian karena tanggal 23 sudah dilakukan rekapitulasi pembayaran tunjangan kinerja.

Apa akibat hukumnya jika lalai menyampaikan LHKPN?

Berdasarkan Pasal 20 UU No. 28 Tahun 1999, bagi penyelenggara negara yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LHKPN akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Apa itu laporan LHKPN?

LHKPN adalah singkatan dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Setiap Penyelenggara negara wajib untuk bersedia diperiksa kekayaannya, melaporkan harta kekayaannya dan mengumumkan harta kekayaannya. Pantau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Anti Corruption Clearing House (ACCH).

Apakah LHKPN rahasia?

KPK on Twitter: "1.Dokumen LHKPN bersifat rahasia sehingga tdk semua dokumen dapat diakses dan diketahui oleh publik" / Twitter.

Apa dasar hukum pembentukan Komisi Pemberantasan korupsi?

Lembaga ini berdiri sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kapan LHKPN dilaporkan?

Penyampaian LHKPN secara Periodik: Saat penyampaian LHKPN setiap setahun sekali; b. Harta yang dilaporkan per tanggal 31 Desember; c. Penerimaan dan Pengeluaran yang dilaporkan per tanggal 31 Desember; d. Batas waktu penyampaian paling lambat pada 31 Maret tahun berikutnya.

Siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara negara?

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagaimana cara melihat LHKPN pejabat?

IDXChannel – Cara melihat kekayaan pejabat dapat dilakukan secara online dengan mengaksesnya lewat website Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yaitu elhkpn. kpk.go.id.

Surat Kuasa KPK dikirim kemana?

Lampiran 4. Surat Kuasa ini hanya akan ditampilkan pada saat pertama kali PN/WL melakukan pengisian harta kekayaan dan wajib dicetak dan ditandatangan di atas materai Rp. 10.000 kemudian dikirimkan ke KPK (Alamat : Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi , Jakarta Selatan).

Siharka untuk siapa?

Siharka merupakan sistem yang berguna untuk mengetahui jumlah kekayaan yang dimiliki oleh setiap ASN di Indonesia. Dengan melaporkan jumlah kekayaan yang dimiliki, ASN dapat mempertanggungjawabkan jumlah kenaikan harta saat sebelum dan sesudah menjadi ASN.

Bagaimana cara pengisian Lhkasn?

Cara Membuat Laporan LHKASN Isikan data pada masing-masing kolom yang telah disediakan. Periksa, Isikan dan Update Data Pribadi. Selanjutnya, isi Data Keluarga. Demikian seterusnya diisi sesuai dengan data yang dimiliki, mulai dari Harta Kekayaan, Penghasilan dan Pengeluaran.

Kapan terakhir Lhkasn 2022?

Pontianak (10/03/2022)- Inspektur Kota Pontianak Sri Sujiarti,S.H., M.Si mengatakan sesuai Surat Walikota Pontianak Nomor:700/45/INS-SET/2022 tanggal 17 Januari 2022, pelaporan LHKPN dan LHKASN tahun pelaporan 2021 secara Online mulai tanggal 1 Januari 2022 s.d. 11 Maret 2022 pukul 23.59 WIB.